 |
| Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, M. Jafar, ST. |
Aceh Utara – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, M. Jafar, ST., dari Partai Demokrat, menolak wacana penambahan batalyon militer di wilayah Aceh, khususnya di Aceh Utara.
Menurutnya, kondisi keamanan di Aceh saat ini sudah sangat kondusif pasca perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia yang telah berjalan hampir dua dekade.
"Menurut saya, masyarakat Aceh tidak membutuhkan penambahan batalyon. Keamanan di Aceh sudah sangat kondusif sejak damai MoU Helsinki pada tahun 2005. Fokus kita sekarang harus pada pembangunan, bukan penambahan pasukan," ujar Jafar kepada wartawan, Jum'at, (2/5/2025).
Ia menilai bahwa wacana tersebut tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat Aceh saat ini yang lebih mendesak pada sektor kesejahteraan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
"Kita harus memikirkan masa depan Aceh. Masyarakat Aceh sampai hari ini belum sepenuhnya merasakan kesejahteraan yang merata. Jadi sebaiknya energi kita difokuskan untuk membangun ekonomi dan meningkatkan sumber daya manusia Aceh," tambahnya.
Aceh Utara, lanjut Jafar, merupakan salah satu wilayah yang dulunya menjadi basis konflik bersenjata yang intens antara GAM dan aparat keamanan. Namun kini, daerah tersebut telah berubah menjadi wilayah yang aman dan stabil.
"Sudah lebih dari 20 tahun Aceh hidup dalam suasana damai. Tidak ada alasan lagi untuk menambah pasukan apalagi jika itu di aceh utara. Wacana ini sebaiknya dihentikan dan diganti dengan komitmen membangun sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat," tegasnya.
M. Jafar juga mengingatkan bahwa Aceh saat ini masih menempati posisi kedua sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatra. Karena itu, ia menilai bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan rumah sakit regional bertaraf nasional atau internasional.
Selain itu, menurutnya, maka aceh juga saat ini sangat penting berfokus pada sektor pendidikan, baik itu pendidikan umum, dayah maupun pesantren. Karena mengingat aceh sebagai daerah serambi mekkah untuk menerapkan syariat islam. sebagai mana khittahnya yang dikenal provinsi itu.
"Kalau kita ingin Aceh bangkit, yang harus dibangun adalah rumah sakit regional, sekolah yang layak, dan lapangan kerja, bukan batalyon. Apalagi suasana keamanan sudah sangat terjaga," tutupnya.
Pernyataan M. Jafar ini sekaligus menjadi suara kritis dari perwakilan rakyat daerah terhadap rencana-rencana strategis yang dinilai kurang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Aceh saat ini.(*)
