,

Iklan

Wacana Prabowo Naikkan Rasio Utang, Airlangga: Tetap Dipatok 40 Persen

Wartapos
12 Jul 2024, 14:35 WIB Last Updated 2024-07-12T07:54:50Z
Foto: Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto saat rakornas pengendalian inflasi tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6/2024). (YouTube/Sekretariat Presiden)


Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa rasio utang pemerintah akan tetap dipatok sekitar 40% dari Produk Domestik Bruto (PDB), membantah isu yang menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menaikkan rasio utang negara menjadi 50%.

"Pertama, defisit tetap di bawah 3%, dan terkait dengan rasio utang tetap sekitar 40%," ujar Airlangga pada Kamis (11/6/2024).

Airlangga menanggapi pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, yang sebelumnya menyebutkan kemungkinan menaikkan rasio utang menjadi 50% dari PDB. Airlangga menegaskan bahwa ini hanya sebatas wacana. "Ya itu kan wacana aja yang dibahas," katanya.

Airlangga, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa pemerintah tetap fokus mempertahankan rasio utang di bawah 40%. "Sekarang kita tidak membicarakan itu, kita tetap konsentrasi di bawah 40%," tegasnya.

Sebelumnya, Hashim menyatakan bahwa pemerintahan yang dipimpin Prabowo kelak akan menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini 39% terhadap PDB. Kebijakan ini bertujuan mendanai program belanja ambisius Prabowo dan Gibran, salah satunya adalah penyediaan makan bergizi gratis. Hashim juga mengklaim bahwa tim Prabowo telah berkonsultasi dengan Bank Dunia, yang menyebut peningkatan rasio utang menjadi 50% adalah tindakan bijaksana.

Namun, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, membantah pernyataan Hashim. Ia menegaskan bahwa pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari PDB. Dasco juga memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level sekitar 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco.(*)

Iklan