.png)
 |
| Ilustrasi-(Int) |
Aceh Utara - Efektifitas terhadap fokusnya pembangunan dalam sebuah pemerintahan daerah sangat berpengaruh terhadap legitimasi para kepala SKPD yang definitif. Seperti kita ketahui bersama, Karena sebagai Plt kepala dinas memiliki keterbatasan dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan SKPD.
Dalam tahun 2024 ini, Plt Kepala Dinas di jajaran pemerintahan Kabupaten Aceh Utara sudah menjamur sejak dijabat oleh Pj Bupati Mahyuzar. Baik dari Jabatan Asisten maupun Kepala Dinas.
Dari sejumlah jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh Utara, delapan SKPK dijabat oleh Plt. Diantaranya, Dinas Perkim, Dinas PUPR, RSUD Cut Meutia, Dinas Syariat Islam, Dinas Dayah. Dinas Perindakop, Asisten I.
Namun hingga kini belum ada gambaran dan kepastian oleh pimpinan daerah untuk membuka seleksi JPT terhadap jabatan Eselon II yang kosong, dan masih dijabat oleh Plt.
Keseriusan pemerintah yang dijabat oleh pj Bupati Mahyuzar dalam mewujudkan pembangunan yang maksimal diduga terkesan tidak serius. dengan luas wilayah aceh utara begitu besar dan jumlah penduduk banyak sangat berpengaruh terhadap konsentrasi kerja kepala SKPD sebagai perpanjangan tangan pimpinan daerah.
Karena keterbatasan gerak pejabat Eselon II sebagai Plt akan berdampak terhadap pembangunan di aceh utara. apalagi jabatan Plt kadis yang kosong, yakni Dinas Perkim dan Dinas PUPR sangat berkenaan langsung menyangkut pembangunan di Aceh Utara.
"Saya heran, kenapa jabatan Eleselon II kosong. Penempatan plt Kepala dinas sudah lama, tapi hingga kini belum ada informasi atau kepastian dibuka seleksi JPT dinas yang kosong. apakah ini politik nya pimpinan, saya tidak tau. Apakah ini kepentingan agar mudah dan menunjuk atau mengatur siapa pelaksanaan proyek di aceh utara. mungkin bisa saja." sebut salah seorang sumber kepada media ini yang namanya diminta dirahasiakan. Selasa, 22 April 2024.
Kepala BKPP Aceh Utara Saifuddin mengatakan, seleksi JPT untuk SKPD yang kosong masih menunggu izin dari Kemendagri, karena pihaknya sudah menyuratinya untuk meminta izin dua bulan yang lalu, namun hingga kini izinya belum turun.
"Kami sudah menyurati kemendagri, pada bulan Februari tahun 2024, tapi belum turun izinnya. ini kita masih menunggu izin dari kemndagri. Bukan dari KASN. " ujarnya.
Saat disinggung kepastian turun izin dari kemndagri, berapa lama biasa proses. Saifuddin tidak bisa memastikan. Namun ia hanya menjawab dalam jangka waktu satu minggu atau dua minggu kedepan.(andre-red)
