.png)
 |
| Foto: Ilustrasi, Doc, (int). |
Aceh Utara - Munculnya paket pengadaan sapi jantan senilai Rp 125 juta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2025 untuk tenaga kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Utara memicu pertanyaan publik.
Pengadaan ini mencakup enam ekor sapi dengan alokasi 3 kg daging per tenaga kebersihan, termasuk sopir, pengawas, dan pekerja lapangan dengan total 262 orang.
Wahyudi, Kepala Bidang Kebersihan DLH Aceh Utara, menyatakan bahwa kegiatan pembagian daging sapi bagi tenaga kebersihan sudah berlangsung sejak lama.
Namun, selama pandemi COVID-19, kegiatan tersebut sempat terhenti akibat defisit anggaran. “Ini adalah bentuk apresiasi bagi para tenaga kebersihan, yang selama ini bekerja keras menjaga kebersihan kota,” ujarnya. Kamis 15 Mei 2025.
Namun, muncul pertanyaan mengenai urgensi dan transparansi penggunaan anggaran sebesar itu, terutama di tengah kondisi keuangan daerah yang masih belum stabil.
Mengapa anggaran sebesar Rp 125 juta digunakan untuk pembelian sapi jantan, bukan dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan pekerja secara langsung?
Kadis DLH Bungkam Sayangnya, upaya konfirmasi lebih lanjut terhadap Kepala DLH Aceh Utara, Saifullah, tidak membuahkan hasil. Beberapa kali dihubungi melalui telepon seluler maupun pesan WhatsApp, Saifullah tidak memberikan tanggapan.
Sikap bungkam ini memunculkan spekulasi terkait keterbukaan dalam pengelolaan anggaran oleh pihak DLH.
Sikap Saifullah, yang juga mantan Kepala Dinas Pendidikan, dinilai tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan berhak memperoleh informasi, terlebih jika menyangkut penggunaan anggaran publik.
Harapan Dukungan Program Di sisi lain, Wahyudi berharap agar program ini tetap didukung oleh masyarakat dan media. “Ini bentuk perhatian kepada tenaga kebersihan yang sudah bekerja keras, dan kami harap program ini bisa terus berjalan setiap tahun,” pungkasnya.
Namun, tanpa adanya penjelasan langsung dari kepala dinas, publik layak bertanya: apakah pembagian daging ini hanya sebatas ritual tahunan tanpa mempertimbangkan kebutuhan mendesak para pekerja kebersihan? Jawaban atas pertanyaan ini tentu masih menggantung.(*)
