![]() |
| Foto: Lobi gedung Bareskrim Polri di Mabes Polri, Jakarta Selatan. (AFU.ID/Fandi Permana) |
JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di wilayah Bogor dan Tangerang sejak Kamis (19/11/2026) malam.
Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan adanya tempat yang digunakan sebagai posko dalam perkara yang turut menyeret nama Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Ia menyebutkan, hingga Jumat (20/11/2026), penyidik masih melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi.
"Iya, ada penggeledahan di Bogor dan Tangerang. Sejak semalam," ujar Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Menurutnya, proses penggeledahan yang masih berlangsung berdampak pada penundaan ekspose hasil gelar perkara serta pembahasan penetapan tersangka bersama Kejaksaan Agung.
Sebelumnya, penyidik Bareskrim juga telah menggeledah sejumlah rumah yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satu lokasi berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi sejak laporan polisi diterbitkan pada Rabu (11/11/2026). Penyidik juga masih mendalami tiga unsur dugaan tindak pidana makar, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan.
Nama Listyo Sigit Tercantum dalam SPDP
Perkembangan lain yang menjadi perhatian publik adalah tercantumnya nama Listyo Sigit Prabowo dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026 yang terdaftar dalam sistem Kejaksaan.
Dalam dokumen tersebut, kolom tersangka/terdakwa memuat keterangan "Terlapor LISTYO SIGIT PRABOWO, Dkk".
Meski demikian, pencantuman nama dalam SPDP tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepastian mengenai status hukum pihak-pihak yang dilaporkan tetap menjadi kewenangan penyidik.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa kewenangan penetapan tersangka berada di tangan penyidik Bareskrim Polri.
"Kejagung hanya menerima, untuk penetapan tersangka ranahnya masih penyidik. Coba tanyakan dulu pihak penyidik Bareskrim," kata Anang melalui pesan singkat, Jumat (20/11/2026).
Ia menambahkan, Kejaksaan Agung masih menunggu hasil gelar perkara khusus yang dilakukan Bareskrim serta perkembangan penyidikan berikutnya, termasuk apabila terdapat pengiriman SPDP terbaru.
"Kalau di sistem web kejaksaan pastinya penyidik Bareskrim yang meng-update. Jadi ranahnya memang masih di Bareskrim sampai pengiriman SPDP terbaru dari hasil gelar perkara kemarin," jelasnya.
Adapun pasal yang tercantum dalam SPDP tersebut antara lain Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1) KUHP 2023, serta Pasal 20 huruf a hingga d dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar.
Hingga berita ini ditulis, belum ada kepastian mengenai penetapan tersangka maupun identitas pihak lain yang disebut dalam frasa "dan kawan-kawan" pada dokumen SPDP tersebut. Penyidikan masih berlangsung dan publik menunggu penjelasan resmi dari Bareskrim Polri mengenai perkembangan perkara ini.(AFU)
.png)





