.png)
 |
| Foto: Ilustrasi (doc.int). |
Aceh Utara – Proyek Pasar Rakyat yang diduga dikerjakan asal jadi dan terbengkalai di Aceh Utara menjadi sorotan. Namun, upaya konfirmasi terkait proyek ini justru dihadapkan pada sikap tidak kooperatif dari pejabat yang bertanggung jawab.
Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop) Aceh Utara, Gunawan, yang juga dikenal sebagai seorang pemuka agama, terkesan menghindar dan tidak menunjukkan sikap tanggung jawab atas proyek yang menjadi beban instansinya. Saat dikonfirmasi oleh media melalui aplikasi WhatsApp, Gunawan justru mengarahkan wartawan untuk menghubungi Bagian Humas Sekdakab Aceh Utara, sebuah langkah yang dinilai aneh mengingat posisinya sebagai kepala dinas yang seharusnya menguasai urusan terkait.
Lebih parah lagi, Kabid Pasar, Zuraini Hanum, yang juga menjadi sorotan dalam kasus ini, memilih bungkam. Hingga saat ini, pesan yang dikirimkan wartawan terkait konfirmasi proyek tersebut belum dibalas. Hanum, yang disebut-sebut sebagai salah satu calon pejabat eselon II lulus JPT, seharusnya paham akan pentingnya keterbukaan informasi sesuai dengan UU Pers No. 40 Tahun 1999. Namun, sikapnya yang menutup diri justru memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pelaksanaan proyek ini.
Sikap acuh tak acuh yang ditunjukkan oleh kedua pejabat ini semakin memperkeruh situasi. Masyarakat Aceh Utara patut bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan proyek yang seharusnya mendukung perekonomian rakyat tersebut? Apakah pejabat yang bertanggung jawab berusaha menutupi sesuatu, atau sekadar tidak paham dengan tugas dan fungsi jabatan mereka?
Ketidaktransparanan ini memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek vital di Aceh Utara. Jika dugaan pengerjaan asal jadi benar adanya, maka ini bukan hanya soal ketidakbecusan administrasi, tapi juga ancaman terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dalam situasi ini, masyarakat membutuhkan klarifikasi dan tindakan cepat dari pihak berwenang. Pasar Rakyat yang menjadi tumpuan banyak pedagang kecil tidak bisa dibiarkan terbengkalai tanpa kepastian. Proyek ini adalah tentang kesejahteraan rakyat, dan pejabat terkait harus bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan kualitas proyek tersebut.
Seprti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan Pasar Rakyat di Gampong Binjee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang menghabiskan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2022 senilai miliaran rupiah.
Kini menuai sorotan tajam. Bangunan tersebut diduga dibangun dengan kualitas yang buruk dan saat ini sudah terbengkalai, belum difungsikan sama sekali, dan mengalami kerusakan serius.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasar tersebut seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kecamatan Nisam. Namun, hingga saat ini, akses jalan menuju pasar belum dibangun, dengan jarak sekitar 40 meter antara jalan utama dan lokasi pasar yang terisolasi oleh semak belukar serta hutan lebat. Hal ini mengakibatkan gedung tersebut tidak dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pasar ini sudah selesai dibangun sejak 2022, namun kondisinya kini sangat memprihatinkan.
"Gedung itu sudah lama selesai dibangun, tapi akses jalan belum ada. Sekarang sudah hancur. Plafon sudah runtuh, cat memudar, dan tembok sudah retak-retak," ujarnya. Sumber tersebut juga menyebut bahwa proyek ini diduga dikerjakan asal jadi, tanpa perencanaan yang matang terutama dalam hal infrastruktur pendukung seperti akses jalan.
Tambah sumber media ini, masyarakat berharap adanya fasilitas yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, proyek pasar ini justru menjadi beban dengan kondisi terbengkalai dan menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata bagi warga sekitar.
Apakah ini murni masalah teknis atau ada indikasi kelalaian dan penyimpangan, hal ini memerlukan audit dan penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Karena itu kata sumber tersebut, Sorotan publik pun mengarah pada penggunaan anggaran yang tidak efektif, sementara masyarakat Kecamatan Nisam masih menantikan keberadaan pasar yang bisa mereka akses dan manfaatkan. Hingga kini, kelanjutan nasib proyek ini masih belum jelas.
Sehingga apa faktor penyebab terbengkalai dan indikasi kelayakan kwalitas proyek tersebut, maka publik sangat berharap pihak berwenang untuk mengusut untuk mengungkapkan yang menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat."sebut sumber tersebut.
Hasil penelusuran media, beberapa bagian plafon luar bangunan proyek tersebut sudah lama runtuh, karena sisa bagian runtuhan plafon sudah membusuk. Sehingga bagian luar plafon terlihat bolong dan menembus atap seng.
Selain itu, kondisi lantai bangunan pasar rakyat yang terpasang keramik dibagian dalam pasar juga sudah kotor dan berubah warna akibat tertimpa dengan lumpur.
Proyek ini didanai oleh APBK 2022 dan dikelola oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Utara. Geuchik Gampong Binjee, Murhaban, membenarkan adanya proyek tersebut.
Sambungnya, Ia mengakui bahwa meskipun pasar sudah dibangun, akses jalan menuju lokasi pasar memang belum ada, sehingga pasar belum bisa difungsikan. Ia juga mengungkapkan bahwa pasar ini pada awalnya direncanakan akan dibangun di pusat kota kecamatan, namun karena tidak ada lahan yang tersedia, akhirnya dipindahkan ke Gampong Binjee, di atas tanah milik pemerintah.
“Kami tidak tahu pasti nilai anggaran yang digunakan untuk proyek ini, tetapi jelas kondisinya sekarang sangat memprihatinkan dan pasar belum bisa dimanfaatkan,” kata Murhaban.
Upaya konfirmasi kepada pihak Dinas Perindustrian Aceh Utara menemui kendala. Plt Kepala Dinas Perindustrian, Gunawan, tidak memberikan tanggapan ketika dihubungi oleh media ini melalui telepon. Pesan konfirmasipun tidak membalas.
Sayangnya, begitu pula dengan Kabid Pasar, Zuraini Hanum, yang juga tidak merespons panggilan maupun pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp.(*)
