.png)
 |
| Delegasi Pemerintah Aceh Utara dalam Acara SAKIP Award 2024 yang berlangsung di Grand Ballroom Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10). |
Jakarta — Pemerintah Kabu paten Aceh Utara berhasil meningkatkan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari sebelumnya CC menjadi B berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024. Prestasi ini diumumkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam acara SAKIP Award 2024 yang berlangsung di Grand Ballroom Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Utara, Drs. H. Adamy, M.Pd., menerima penghargaan tersebut secara langsung, didampingi oleh Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara, Fuad Cahyadi, SSTP, M.Si., serta Camat Seunuddon, Ismohar, SSTP, M.Si., dan Camat Sawang, Mazinuddin, S.Sos.
Fuad Cahyadi menyampaikan apresiasinya atas peningkatan predikat SAKIP tersebut. "Penilaian SAKIP kita, Alhamdulillah atas kekompakan serta dorongan Pj Bupati dan kerja keras semua pihak dalam jajaran Pemda Aceh Utara, maka kita sudah memperoleh nilai SAKIP Kategori B,” ujar Fuad.
Penjabat Bupati Aceh Utara, Dr. Mahyuzar, M.Si., turut menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Aceh Utara. "Sudah sekitar 10 tahun Aceh Utara bertengger di nilai CC. Alhamdulillah tahun ini kita naik ke kategori B. Sangat patut kita syukuri bersama," ungkap Mahyuzar yang tengah berada di Arab Saudi untuk menunaikan ibadah Umrah.
Mahyuzar juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. "Pertahankan dan terus tingkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat kita, sehingga ke depan masyarakat betul-betul dapat merasa puas terlayani oleh kita, dan kita bisa memperoleh nilai yang lebih bagus lagi," harapnya.
Acara SAKIP Award yang digagas oleh KemenPANRB ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap tahunnya, KemenPANRB melakukan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi di masa mendatang, sejalan dengan amanat pada berbagai peraturan pemerintah yang terkait dengan pelaporan keuangan dan kinerja.
Acara penganugerahan tahun ini juga dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, serta sejumlah pejabat kementerian terkait dan puluhan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Menteri Anas menyampaikan pentingnya kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada penurunan kemiskinan, penanganan inflasi, dan digitalisasi.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah daerah yang telah meraih nilai SAKIP kategori AA dan A memiliki angka kemiskinan dan pengangguran yang lebih rendah daripada rata-rata nasional, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi. "Gubernur, Bupati, Sekda baru jangan buat aplikasi yang baru," ujar Anas, menekankan pentingnya mengurangi aplikasi digital yang tidak terintegrasi guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Penghargaan ini diharapkan dapat memacu Aceh Utara untuk terus meningkatkan performa tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(*)
